Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo terus merampungkan kajian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Pro kontra pun muncul di kalangan legislatif Senayan.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa secara prinsip koalisi pengusung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pasti bakal memberi dukungan.
“Tapi kami di DPR ini dilakukan harus penuh kecermatan dan perhitungan atas hukumnya juga harus dibuat dulu. Yang penting kalau ini presiden akan diimplementasikan segera, begitu DPR menyusun prolegnas [program legislasi nasional] lima tahunan harus dimasukkan RUU [rancangan undang-undang],” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Arsul menjelaskan bahwa perlu ada landasan UU karena proses pindah ibu kota akan lama. Apabila ada regulasi, maka akan mengikat siapapun baik legislatif maupun eksekutif meski ganti periode.
“Ada landasan hukum yang proper bahwa ini kemudian menjadi kesepakatan politik bagi eksekutif dan legislatif. Kalau tanpa ada landasan UU itu, takutnya nanti bisa berubah pikiran presiden berikutnya,” jelasnya.
Jika Jokowi ingin terealisasi, Arsul menyarankan agar pemerintah segera membuat RUU inisiatif tentang perpindahan ibu kota. Komitmen dibutuhkan saat ini.
Jokowi sampai sekarang belum sama sekali mengajukan izin secara resmi kepada legislatif. Pindah ibu kota harus mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR.
Legislatif masih terbelah dua antara sepakat atau tidak. Mereka yang tak setuju beralasan masih ada masalah lain yang harus diselesaikan dan belum terlalu urgen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel