Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nemastikan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota tak menyurutkan komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi Jakarta.
Bahkan, Anies bercerita bahwa dirinya mendapat kabar baik setelah menghadiri konferensi pers pemindahan Ibu Kota di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
"Ibu Kota, pusat pemerintahan, memang direncanakan berada di Kalimantan Timur tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat. Kita targetkan sampai dengan tahun 2030. Bahkan, tadi komitmen pendanaannya pun disebutkan oleh presiden," ungkap Anies selepas menghadiri acara di bilangan Senayan, Senin (26/8/2019).
Anies menjelaskan bahwa pembenahan yang disebut urban regeneration ini tengah melalui proses finalisasi pendanaan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Oleh sebab itu, Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Sekretariat Presiden, Kemenkeu, Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Perhubungan.
"Nanti ada fase jangka pendek 2019-2022, lalu menengah 2022-2025, dan jangka panjang 2025-2030. Jadi, sudah diterjemahkan dalam penganggaran. Kalau final semua, nanti kami umumkan," tambah Anies.
Sebelumnya, Anies sendiri memang mengajukan proposal sembilan proyek pembangunan infrastruktur terkait urban regeneration. Total biaya yang diajukan mencapai Rp571 triliun, dengan jangka waktu pembangunan hingga 2030 di antaranya:
1. Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer Rp 214 triliun.
2. Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer Rp 60 triliun.
3. Pengembangan panjang rute transjakarta menjadi 2.149 kilometer Rp 10 triliun.
4. Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer Rp 27 triliun.
5. Penyediaan pemukiman hingga 600 ribu unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) Rp 90 triliun.
6. Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI Rp 27 triliun.
7. Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI Rp 69 triliun.
8. Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20 ribu unit Rp 4 triliun.
9. Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air Rp 70 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel