Bisnis.com, JAKARTA - Pergantian Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kamis (29/8/2019) lalu dianggap sarat kepentingan politis.
Anggapan ini disampaikan peneliti Institute for Development of Ecoonomics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira. Menurutnya, tendensi politik sarat pada pergantian posisi Dirut di BTN lantaran terjadi jelang berakhirnya masa bakti Kabinet Kerja Oktober mendatang.
“[Pergantian posisi Direktur Utama BTN] lebih ke unsur politik daripada pertimbangan kinerja. Posisi strategis BUMN diisi oleh orang yang loyal ke Menteri BUMN. Jika Menteri BUMN-nya berganti, direksi dan komisaris akan tetap loyal ke Menteri BUMN lama,” ujar Bhima kepada Bisnis, Jumat (30/8/2019).
Pergantian pucuk pimpinan BTN, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai imbasnya, dianggap bisa mempengaruhi kinerja dua bank pelat merah ini. Alasannya, karyawan dan jajaran direksi bisa kehilangan motivasi lantaran pergantian direksi tak dilakukan berdasarkan penilaian kinerja.
Bhima mengatakan, kepercayaan investor juga bisa anjlok terhadap bank pelat merah karena kebijakan ini. Sebagai informasi, selama satu minggu ini harga saham BTN terus melemah hingga ditutup pada level Rp2.000 per lembar, atau menurun 0,30% dari harga pembukaan pagi tadi.
“Saham BTN sudah turun sepekan terakhir akibat distrust dengan kebijakan RUPSLB Menteri BUMN. Cost yang harus ditanggung bank, market, karyawan dan Menteri BUMN berikutnya amat mahal,” tuturnya.
Pada kesempatan lain Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, pergantian Dirut BTN aneh karena diduga terjadi tanpa adanya proses komunikasi antar pihak terkait. Ketiadaan komunikasi ini menjadi alasan bagi Dirut BTN terpilih hasil RUPSLB Suprajarto menolak hasil rapat.
“Kalau memang mau ada perubahan di bank sehingga kinerja bank akan bagus maka sebaiknya ada pembicaraan terlebih dahulu, baik ke pihak perbankan maupun di internal pemerintah sehingga tidak menimbulkan kesan dan preseden buruk,” ujar Reza kepada Bisnis, Jumat (30/8/2019).
RUPSLB BTN kemarin menunjuk Suprajarto menjadi Dirut BTN menggantikan Maryono. Saat RUPSLB BTN berlangsung Suprajarto masih berstatus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Tak lama setelah hasil RUPSLB beredar di media massa, Suprajarto menyatakan mundur dari keputusan pemegang saham BTN. Dia mengaku tidak pernah diajak berdiskusi mengenai keputusan tersebut.
“Hasil RUPSLB BTN siang ini yang sudah rekan-rekan media ketahui, dan saya sendiri baru tahu setelah membaca berita dari media bahwa saya ditetapkan sebagai Direktur Utama BTN, dimana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya, apalagi diajak musyawarah," kata Suprajarto di kawasan Menteng, Jakarta, kemarin.
Suprajarto adalah Direktur Utama BRI sejak 2017. Sebelumnya dia menjabat Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada 2015–2017 dan Direktur Bidang Jaringan dan Layanan BRI 2007-2015.
Sementara itu, Serikat Pekerja BTN mempermasalahkan hasil RUPSLB yang mengganti Maryono dengan Suprajanto. Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara mengatakan penolakan dilakukan karena mereka menganggap keputusan RUPSLB merupakan bentuk perlawanan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno atas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi sebelumnya sempat berpesan agar jajarannya di Kabinet Kerja tidak mengambil keputusan strategis sebelum periode pemerintahan berakhir Oktober 2019. Namun, nyatanya Kementerian BUMN tetap mengusulkan pergantian direksi di sejumlah BUMN yang termasuk kebijakan strategis.
Berbeda dengan Serikat Pekerja BTN, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) tidak memberi pernyataan khusus menanggapi kondisi yang terjadi di BTN dan BRI.
Anggota IBI Santoso Liem mengatakan, semua keputusan pada RUPSLB BTN pasti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.“Ini wilayah pemegang saham dan manajemen yang ditunjuk. Semua ada mekanismenya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel