Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun perubahan rencana induk pada 35 wilayah pengembangan strategis sejalan dengan perubahan dinamika yang terbilang pesat.
Perubahan juga dilakukan seiring rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan bahwa dalam 4 tahun terakhir pembangunan infrastruktur yang pesat membuat kondisi di wilayah pengembangan strategis (WPS) berubah.
Pembangunan di wilayah strategis, katanya, juga akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.
Dia menggambarkan, kehadiran infrastruktur baru telah mengubah lanskap di wilayah pengembangan.
Misalnya, di Sumatra, kehadiran jalan tol Trans-Sumatra perlu memantik gairah pertumbuhan ekonomi baru sehingga perencanaan infrastruktur harus direncanakan dengan terpadu.
"Kami akan revisi WPS. Secara jumlah mungkin masih sama, tapi delineasinya berubah. Ada wilayah yang nanti lebih gemuk WPS-nya," jelas Hadi kepada Bisnis, Jumat (30/8/2019).
Dia menyebutkan bahwa salah satu wilayah yang akan mengalami perubahan delineasi adalah Kalimantan Timur. Dua kabupaten yang terletak di Kalimantan Timur sudah diumumkan menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.
Sejak 2015, Kementerian PUPR menggunakan pendekatan berbasis kewilayahan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
WPS menjadi basis dari perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Pendekatan kewilayahan juga dilakukan agar pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel