Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Mereka bakal menyetujui jika pemerintah telah menyelesaikan proses data cleansing peserta.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu melakukan kajian mendalam agar datanya menjadi benar. Selain itu, pembiayaan dan pencairan dana dari BPJS harus diperbaiki.
“Ini yang harus dilihat secara menyeluruh. Keseluruhan tata kelola BPJS harus diperbaiki,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Johnny menjelaskan apabila semua itu tidak dilakukan, hanya ada dua pilihan untuk mengatasi defisit BPJS yaitu subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau menaikkan iuran.
Apabila memilih ditambal dengan APBN, tentu menjadi beban fiskal. Jika menaikkan premi, pasti penolakan dari masyarakat tak dapat dihindari.
JKN bagi Nasdem adalah suatu program yang fundamental bagi negara oleh karenanya harus dikelola dengan benar. Apalagi visi Presiden Joko Widodo di periode kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
“Bagaimana mau meningkatkan SDM kalau manusianya sakit? Bagaimana mau meningkatkan daya saing SDM kalau mereka tidak dapat perlindungan kesehatan yang baik?” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel