PM Johnson berdalih bahwa kabinetnya akan menggunakan waktu selama pembekuan parlemen untuk tetap melanjutkan negosiasi kesepakatan dengan Uni Eropa (UE). Padahal, penangguhan parlemen itu justru memangkas kerja parlemen dalam menegosiasikan Brexit seperti dituduhkan kalangan oposisi.
Sebenarnya, kelompok oposisi di parlemen telah berupaya membalikkan keadaan pada 3 September 2019 untuk melawan perdana menteri yang menjadi salah satu pelopor Brexit tersebut.
Mereka mengadakan voting untuk membahas RUU pengunduran tenggat waktu Brexit serta RUU no-deal Brexit alias tanpa kesepakatan apapun dengan Uni Eropa.
Akan tetapi, sekali lagi, Johnson kembali bergeming dan menyiapkan langkah perlawanan.
Tanpa diduga, dia mengumumkan pemilihan umum sela lebih awal pada Oktober untuk parlemen yang merupakan hak prerogatifnya. Harapannya, pemilu sela mampu mengubah komposisi jumlah legislator di parlemen agar semakin banyak dari mereka yang mendukung no-deal Brexit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel