Kabar24.com, JAKARTA — Ikatan Alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (Ikal PPSA) Lemhanas mendukung penuh kepemimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019—2023 di bawah komando Inspektur Jenderal Pol. Firli Bahuri.
Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas Angkatan XXI Komjen Pol (Purn) Arif Wachjunadi menngatakan bahwa KPK periode 2019—2023 menghadapi tantangan yang tidak mudah sehingga diharapkan para komisioner tidak pernah surut dalam memimpin lembaga itu.
Dua komisioner KPK terpilih yakni Firli Bahuri dan Lili Pantauli Siregar merupakan alumnus Lemhanas PPSA XXI.
“Ini adalah tanggung jawab kami juga untuk memberi dukungan moral kepada para pimpinan KPK apalagi dua di antaranya adalah anggota PPSA XXI. Bahkan satu di antaranya yakni Irjen Pol. Firli terpilih menjadi Ketua KPK yang baru. Kami benar-benar mengikuti tahap demi tahap dari proses seleksi dan pemilihan Capim KPK yang baru dan sepakat untuk memberi dukungan penuh kepada seluruh pimpinan KPK yang baru agar dapat bekerja dengan baik,” ujarnya melalui keterangan resminya, Senin (16/9/2019).
Arif menuturkan sangat mengikuti dinamika pemilihan komisioner KPK periode 2019—2023 itu. KPK pimpinan Firli Bahuri, menurut Arif Wachjunadi, menghadapi tantangan yang sangat berat. Tantangan sudah muncul dari proses penetapan capim KPK dan PPSA XXI mengikuti proses tersebut,
“Karena kami meyakini Pansel Capim KPK yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sangat kompenten, kami mengambil sikap untuk tidak mengomentari apapun selama proses bahkan termasuk ketika isu-isu yang mendeskreditkan para calon dan pansel mulai muncul di permukaan,” katanya.
Dia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi sangat wajar dalam pemilihan kepemimpinan sebuah organisasi.
“Kami tidak ingin mengganggu proses yang sedang terjadi. Kami meyakini, para Capim KPK memiliki rekam jejak yang jelas. Mereka yang duduk di kelas PPSA sangat tahu pola-pola permainan seperti yang terjadi di KPK. Sehingga kami rasa, kami harus bersuara untuk memberi semangat dan menguatkan mental para pimpinan KPK terpilih,” katanya.
Selain itu, Arif menambahkan, penolakan terhadap pimpinan KPK yang baru dapat saja terjadi di lembaga negara lainnya.
Penolakan itu terjadi karena mereka yang menolak merasa terancam akan keberadaannya dengan berbagai alasan. Namun yang perlu dipahami adalah, demikian diurai lebih lanjut, KPK itu lembaga negara dan pemerintah tidak akan menerima tekanan dari pihak manapun. Bahkan, jika pegawai KPK melawan, bisa saja kondisi itu akan menjadi bumerang bagi para pegawai KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel