Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta tambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan kepastian perpajakan guna menggenjot kinerja industri perumahan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP REI Seolaeman Soemawinata seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (16/9/2019). Menurutnya, penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) cukup krusial karena pihaknya membutuhkan hampir 130.000 rumah FLPP hingga akhir tahun.
“Yang paling krusial adalah bahwa saat ini terjadi kehabisan kuota FLPP yang hanya bisa sampai bulan Agustus. Akan tetapi Kementerian PUPR, Pak Menteri sudah mengajukan ke menteri keuangan untuk unit hampir 80.000, yakni sebesar Rp8,6 triliun. Saya kita bagi kami ini cukup untuk mengambil nafas sampai November,” jelasnya.
Usulan penambahan kuota hingga 80.000 unit itu, diakuinya sudah disetujui oleh Presiden Jokowi dan dana akan dicairkan maksimal dua minggu ke depan.
Selain itu, Seolaeman mengatakan pihaknya juga meminta agar ada kepastian perpajakan di sektor properti untuk mengangkat industri ini dari jeratan krisis.
“Seperti kita ketahui bahwa saat ini ada isu mengenai pajak progresif, pajak laba ditahan, kemudian juga masih belum jelas tentang pajak final maupun non final. Jadi ingin kami sampaikan bahwa kita berharap pemerintah tidak ada kebijakan baru di sektor perpajakan,” tambahnya.
Hal-hal tersebut dinilainya merupakan hambatan psikologis yang berdampak pada prospek properti di Indonesia ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel