DK PBB Kemungkinan Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Uji Coba Rudal Korut

Bisnis.com,04 Okt 2019, 11:40 WIB
Penulis: Denis Riantiza Meilanova
Orang-orang menonton TV yang menyiarkan laporan berita tentang Korea Utara menembakkan rudal yang diyakini diluncurkan dari kapal selam, di Seoul, Korea Selatan, 2 Oktober 2019./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kemungkinan akan menggelar pertemuan tertutup pada pekan depan terkait uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini.

"Pertemuan diusulkan oleh Jerman dengan dukungan Inggris dan Prancis," kata seorang diplomat yang tak disebutkan namanya seperti dikutip Reuters, Jumat (4/10/2019).

Pada Rabu lalu, Korea Utara melakukan langkah paling provokatif sejak Pyongyang memulai dialog dengan Washington pada 2018 dengan meluncurkan rudal balistik kapal selam atau submarine-launched ballistic missile (SLBM) tipe terbaru. Keberhasilan peluncuran rudal tersebut diklaim sebagai fase baru kemampuan pertahanan Pyongyang

Negara-negara Eropa menganggap uji cobal rudal tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.

"Kami sangat prihatin dan kami perlu membawa ini kembali ke Dewan Keamanan. Ini jelas pelanggaran lain dari resolusi Dewan Keamanan PBB," kata seorang diplomat dikutip dari Channel News Asia.

Pada akhir Agustus, Inggris, Prancis, dan Jerman mengusahakan pertemuan DK PBB setelah Korea Utara menguji peluncur roket ganda "super besar".

Namun, pada akhirnya ketiga anggota DK PBB itu hanya mengeluarkan pernyataan yang menyerukan untuk melanjutkan sanksi internasional terhadap Pyongyang.

Adapun Korea Utara berada di bawah tiga set sanksi PBB yang diadopsi pada 2017 dalam upaya untuk memaksanya melepaskan program senjata nuklir dan balistiknya.

Sanksi tersebut membatasi impor minyak Korea Utara dan memberlakukan larangan terkait dengan ekspor batubara, ikan, dan tekstil.

Sejak perundingan AS-Korea Utara dimulai, Rusia dan Cina telah menyerukan agar PBB mulai mencabut sanksi itu untuk menciptakan momentum menuju denuklirisasi Korea Utara. Namun Amerika Serikat menolak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini