Bisnis.com, JAKARTA — Partai Gerindra berpeluang untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo periode kedua setelah Prabowo Subianto mendatangi Istana Merdeka pekan lalu. Di sisi lain, hal itu dikhawatirkan membuat pengawasan terhadap pemerintah akan melemah.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meyakini bahwa kritik ke pemerintah masih akan ada.
“Ini kan baru asumsi. Belum ada kepastian bahwa Gerindra itu masuk atau yang lain masuk,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Jazilul menjelaskan apabila sudah ada kepastian, baik dari Jokowi maupun Prabowo, baru bisa diambil kesimpulan.
“Pastinya setiap yang membantu harus dibuat komitmen ya. Komitmen dalam kebersamaan. Nah, yang paling tidak menyenangkan di demokrasi itu kan tidak ada check and balance,” jelasnya.
Bagi Jazilul, bukan berarti partai koalisi tidak akan memberikan catatan hingga teguran kepada pemerintah jika membuat kebijakan yang tidak prorakyat. Hal itu diklaimnya sudah dilakukan pada periode pertama pemerintahan Jokowi.
“Yang benar dikatakan benar, yang kurang baik dikatakan kurang baik. Itu justru di situlah menurut saya yang disebut berkoalisi. Koalisi itu justru menyamakan posisi bahwa kita bersama-sama menuju yang terbaik,” ucapnya.
Saat ini, partai koalisi pendukung Jokowi-Amin menguasasi 60 persen atau 349 kursi di parlemen. Jika Gerindra jadi bergabung, suara koalisi bertambah 13,6 persen atau 78 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel