Bisnis.com, JAKARTA — Target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Pasalnya, pertumbuhan pembangkit energi hijau masih berjalan lambat.
Anggota Bimasena Energy Society Ari Soemarno mengatakan sulit bagi pemerintah untuk merealisasikan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Menurutnya, target pemerintah yang tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tidak disertai dengan strategi konkret.
"Perlu dilihat kembali dan saya rasa kita enggak akan mencapai. Buat kebijakan energi yang komprehensif konsepnya, dasarnya, kebijakan, rencana pencapaian, strategi pencapaian, dan pembiayaannya," katanya, Rabu (16/10/2019).
Saat ini, lanjut Ari, pemerintah masih dihantui beban subsidi energi untuk bergerak maju dalam transisi energi. Dia menyarankan pemerintah menghapus Premium yang standarnya masih EURO 2 sehingga akan mengurangi emisi karbon.
Tahun lalu, total emisi karbon dari energi meningkat hingga 543 Mt atau bertumbuh sekitar 5,2% dari 2017 dan menyumbang sekitar 1,5% dari total emisi global.
"Kadang [cara berpikir] kita lompat. Sekarang pemerintah mau dorong kendaraan listrik seakan-akan itu bisa mengurangi [konsumsi] minyak, padahal enggak. Polusi kebanyakan dari pembangkit listrik," ujarnya.
Sementara itu, Group Chief Economist BP Spencer Dale mengatakan peran batu bara dalam pembangkit listrik tidak mampu dikalahkan, bahkan oleh gas bumi.
Dia membandingkan adanya proses transisi energi di India. Saat ini, lanjut Spencer, komponen harga listrik berbasis tenaga surya sudah turun dan bersaing dengan batu bara.
"Hal itu sesuatu yang tidak terjadi di Indonesia," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel