Bisnis.com, JAKARTA — Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw melakukan patroli keliling kota untuk memastikan situasi aman dan kondusif di Kota Wamena Papua.
Herman optimistis patroli keliling menggunakan sepeda motor yang dilakukan TNI dan Polri itu bisa menghilangkan kesempatan para pelaku kejahatan sekaligus menekan angka kejahatan yang terjadi di wilayah Papua.
Selama patroli itu berlangsung, Herman mengaku menyempatkan diri berinteraksi ke masyarakat di pasar tradisional dan belanja sayuran serta buah-buahan untuk mendekatkan diri ke masyarakat.
"Termasuk juga meyakinkan dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari di Wamena," tutur Herman dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Menurutnya, patroli keliling kota tersebut juga bisa memberikan rasa aman kepada warga Wamena, Papua agar kembali beraktivitas seperti biasanya. Dia menjamin bahwa TNI dan Polri akan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman.
"Tadi saya bersama Kapolda Papua juga meninjau lokasi yang akan kami bangun Pos-Pos TNI-Polri, pasar-pasar tradisional maupun pusat kegiatan sosial ekonomi di Wamena untuk meminimalisir atau mencegah aksi kejahatan di masyarakat," katanya.
Petugas kepolisian menyita sejumlah atribut dan senjata tajam ketika membongkar Markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Timika, Papua, Senin (14/10/2019). Polisi membongkar bangunan yang diduga sebagai tempat aktivitas organisasi terlarang dengan mengamankan sejumlah atribut dan senjata tajam dari lokasi tersebut./Antara-Sevianto Pakiding
Penguatan Ekonomi
Akademisi Papua mengharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) setelah pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI di Jakarta pada 20 Oktober 2019.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Mesak Ick kepada Antara di Jayapura, Kamis (17/10/2019), mengatakan hal ini bertujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat untuk pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua.
"Infrastruktur fisik sudah dibangun dengan baik, kini tinggal pembinaan bagi sumber daya alam dan manusia untuk mengelolanya," katanya.
Menurut Mesak, untuk itu pihaknya mengharapkan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dapat direvisi.
"Revisi ini harus dilakukan karena ada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi dengan keadaan kini," ujarnya.
Dia menjelaskan revisi terhadap Undang-Undang Otsus ini diperlukan untuk menjamin kembali hak-hak orang Bumi Cenderawasih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel