Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan APBD akan difokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan 5 visi Presiden Joko Widodo.
Tito mengatakan hal tersebut pada kamis (24/10/2019) di Makassar saat transit sebelum melakukan kunjungan kerja ke Papua mendampingi Presiden Jokowi.
”Penting saat ini untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat," kata Tito.
Evaluasi ini, kata Tito, dilakukan mengingat pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.
Tito menyebut saat ini alokasi APBD banyak yang lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai. Padahal, APBD seharusnya diprioritaskan untuk belanja modal.
"Yang secara definitif merupakan komponen belanja langsung yang menghasilkan aset tetap," katanya.
Tito juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah yang masih tinggi. Namun, ucap dia, pada satu sisi kinerja antardaerah masih belum merata.
"Permasalahan lainnya adalah terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta yang terpenting adalah integritas, maka dalam rangka meningkatkan pemanfaatan," ujar Tito.
Kemendagri, tambahnya, meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif. Hal yang dimaksud adalah, belanja infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel