Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat menuduh tidak adanya menteri atau wakil menteri dari partainya karena Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjegal.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa tidak seperti itu.
Dikatakan, pemilihan menteri dan wakil menteri (wamen) adalah hak prerogatif presiden.
“Kemudian ini sampai terjadi pelantikan kabinet yang lalu itu sudah dalam proses yang panjang,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Puan menjelaskan bahwa jika Demokrat merasa seperti dijegal, seharusnya melihat dulu proses dan perjalanan pemilu sampai akhirnya dipilih para pembantu Presiden.
“Saya rasa jangan sampai menimbulkan riak-riak yang kemudian membuat ada yang sepertinya disalahkan atau menyalahkan,” jelasnya.
Di sisi lain hubungan, Mega dengan Demokrat khususnya Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada masalah.
“Baik-baik saja lah. Kenapa? Saya sering ketemu, Ibu [Megawati] juga ketemu. Kemarin pelantikan juga bareng-bareng,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief menuduh dendam Megawati ke SBY sangat panjang, bahkan sampai turun ke anak SBY.
Pada akun Twitternya Sabtu (26/10/2019) lalu, Andi mengatakan bahwa dendam tersebut berakibat tidak adanya menteri dari Demokrat. Padahal, Jokowi sudah mengajak Demokrat untuk berkoalisi.
“Awalnya saya menduga bahwa dendam Ibu Megawati itu hanya pada Pak @SBYudhoyono, ternyata turun juga ke anaknya @AgusYudhoyono. Tadinya saya melihat Pak Jokowi mampu meredakan ketegangan dan dendam ini, rupanya belum mampu,” tulisnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel