5 Terpopuler Nasional, Ini Komentar Gerindra Terkait Aksi Prabowo Tidak Ambil Gaji Menteri dan Jokowi Minta Aparat Hukum Jangan Sampai Dibajak Mafia

Bisnis.com,31 Okt 2019, 18:40 WIB
Penulis: Ahmad Rifai
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

1. Prabowo Tak Ambil Gaji dan Fasilitas Menteri, Ini Tanggapan Politisi Gerindra

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak menggunakan hak-hak fasilitas sebagai pejabat negara. Dia enggan memakai kendaraan dinas dan mengambil gaji.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan bahwa tidak seharusnya urusan pribadi dicampuri.

Baca selengkapnya di sini.

2. Chile Bergejolak, Jokowi Minta Para Menteri Hati-Hati Jelaskan Isu BPJS dan Revisi UU Ketenagakerjaan

Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk belajar dari kasus demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Chile, Amerika Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Baca selengkapnya di sini.

3. Pengungkapan Kasus Novel Baswedan Tunggu Kabareskrim Baru

Bareskrim Polri masih belum mengungkap hasil penyelidikan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang tengah diselidiki tim teknis Polri.

Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Irjen Pol Antam Novambar menegaskan hasil penyelidikan yang dilakukan tim teknis akan diserahkan ke Kabareskrim baru pengganti Komjen Idham Azis.

Baca selengkapnya di sini.

4. Komisi III DPR Setuju Idham Azis Jadi Kapolri, KPK Berkomentar Begini

Komisi Pemberantasan Korupsi memberi komentar atas persetujuan Komisi III DPR memilih Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Usai fit and proper test di DPR, Rabu (30/10/2019), Komisi III menyetujui secara aklamasi Idham Azis sebagai Kapolri pengganti Tito Karnavian. Baca selengkapnya di sini.

5. Jokowi Minta Aparat Hukum Jangan Sampai Dibajak Mafia

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Kapolri sampai Jaksa Agung supaya hukum harus menjamin keberanian investor dan pelaku industri dalam menjaga program-program pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan.

Baca selengkapnya di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Surya Rianto
Terkini