Pengelola TPPAS Nambo Janji Lunasi Tunggakan

Bisnis.com,01 Nov 2019, 14:38 WIB
Penulis: Wisnu Wage Pamungkas
Proyek TPPAS Lulut Nambo ditutup sementara/Istimewa

Bisnis.com, BANDUNG — PT Jabar Bersih Lestari (JBL) pengelola Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Bogor memastikan akan membayar tunggakan pada kontraktor yang menutup proyek tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar Bambang Riyanto mengakui, PT JBL memang mengalami masalah pendanaan namun ada pihak investor dari Singapura yang bersedia menyuntikkan dana.

Menurutnya dengan demikian masalah tunggakan terhadap kontraktor cut adn fill PT Dutaraya Dinametro akan segera tuntas. Sementara di lapangan penutupan pengerjaan proyek sudah dibuka kembali.

"JBL sudah lapor pada gubernur, mereka sudah mencari alternatif sumber pendanaan baru yaitu dari Singapura dan ini sudah berproses lagi. Selama proses memerlukan proses kan namanya juga juga proyek besar dan mereka tentunya ingin melihat kelayakan, sebelum ada agrement yang perlu disepakati bersama," paparnya, Jumat (1/11/2019).

Pihaknya sudah meminta agar investor baru tersebut segera menyelesaikan kesepakatan tersebut. Batas waktu tersebut saat ini belum habis. Selama berproses, JBL memang belum membayar pada sub kontraktor tersebut sebelum kesepatan telah terjadi 100% atau sudah ditandatangani.

"Si kontraktor (PT Dutaraya Dinametro) ini sudah tidak sabar lagi akhirnya mereka melakukan aksi penutupan. Saya sudah rapat dengan JBL, akhirnya JBL juga rapat jarak jauh dengan pihak Singapura. Saat ini sudah ada solusi ada percepatan penyelesaian, direncanakan hari Jumat agreement itu sudah ditandatangani sehingga Jumat ini ada kepastian, sehingga financial injection bisa dilakukan dan masalah dengan kontraktor selesai," paparnya.

Dalam pertemuan Jumat ini, pihaknya akan mempertemukan JBL dan PT Dutaraya. Direksi JBL sudah menemui perusahaan tersebut ke Bogor dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Pihak Singapura pun sepakat penyelesaian akan dilakukan di Bandung, bukan di Singapura.

"Nanti Singapura akan menjelaskan bagaimana rencana pembayaran mereka akan seperti apa,"katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ajijah
Terkini