Bisnis.com, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung pada September 2020. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat kerja dengan TNI membahas pengamanannya.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya telah memetakan daerah rawan konflik. Potensi tersebut terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi.
“Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal, dan politik uang adalah wilayah Papua,” katanya di Kompleks Parlemen saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak kali ini dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Tahapannya mulai 1 Oktober 2019 sampai 23 Setember 2020.
Hadi menjelaskan bahwa TNI akan dilibatkan dalam tahapan tersebut untuk mengamankan agenda nasional. Ini juga sudah dilakukan pada pilkada 2018 dan pemilu 2019 lalu.
Guna mengamankan pelaksanaan, TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
“Pada pemilu yang lalu TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel