Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah dan BUMN tidak akan mengambil porsi swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Indonesia.
Dalam hal ini, dia mengakui bahwa APBN memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur sehingga peran swasta sangat krusial untuk memastikan pembangunan proyek infrastruktur terus berlanjut.
Menurutnya, kelanjutan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kreatifitas pembiayaan di luar APBN misalnya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), public private partnership (PPP), dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).
“Untuk daerah yang IRR [internal rate of return] rendah, biar pemerintah yang menangani karena biasanya swasta tak mau sentuh. Saya selalu sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta,” katanya seusai meresmikan Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di Kemayoran, Rabu (6/11/2019).
Jika memang swasta tidak mau mengambil proyek tersebut karena IRR rendah, maka Jokowi mengungkapkan pemerintah dan BUMN akan mengambil proyek-proyek tersebut karena pendanaan bisa dibantu melalui suntikan penyertaan modal negara (PMN).
“BUMN jangan ambil semuanya. Berikan ruang bagi swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur ini,” ujarnya.
Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan dari sejumlah kontraktor lokal yang menyebutkan proyek-proyek infrastruktur banyak dikuasai oleh BUMN. Terkait dengan hal itu, dia sudah memreintahkan supaya swasta bisa diberikan peran yang lebih besar dalam lima tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel