Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Milik Negara maupun korporasi besar dilarang menggarap bisnis skala mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pelarangan usaha besar menggarap segmen kecil ini menjadi upaya pengentasan kesenjangan kekayaan.
Dengan melarang BUMN dan pengusaha besar garap segmen bisnis kecil akan membuat kesejahteraan lebih merata.
"[Saya] Akan dorong agar perusahaan-perusahaan besar, BUMN, tidak lagi mengurusi urusan ekonomi kecil, tapi biar diserahkan kepada para pengusaha kecil saja," kata Ma'ruf di Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, Indonesia harus melakukan pendekatan baru untuk membuat kesenjangan tidak lagi terus melebar. Pendekatan pemberdayaan akan menjadi inti untuk mensejahterakan masyarakat.
"Dulu memang yang dibangun di atas, itu menghadirkan konglomerasi yang dimaksudkan [ekonomi] biar netes ke bawah tapi ternyata tidak netes-netes. Karena itu [sekarang] kita bangun arus bawah," katanya.
Ma'ruf menyebutkan arus baru ini yakni dengan mendorong agar badan usaha milik negara dengan pengusaha besar untuk menjadikan pembina usaha kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel