Bisnis.com, MAKASSAR – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 Sulawesi Selatan naik Rp860 miliar dari Rp51,93 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp52,79 triliun.
Penyerahan DIPA 2020 oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kepada kepala daerah 24 kabupaten/kota dan 48 instansi vertikal di Sulsel dilakukan lebih cepat.
Nurdin mengatakan hal itu dilakukan agar proyek bisa dilaksanakan tepat Januari nanti. Namun, faktanya serapan anggaran APBN tahun 2019 di Sulsel, untuk 48 instansi vertikal seperti kepolisian, TNI, kementerian serta lembaga, hingga triwulan III, dengan alokasi Rp27,5 triliun, yang terealisasi baru 58,35% dan fisik baru 62,85%.
Menurutnya, minimnya serapan anggaran hingga memasuki akhir tahun karena kegamangan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan programnya sepanjang 2019, padahal dana alokasi khusus (DAK) seharusnya menjadi prioritas.
"Coba kalau usulkan sesuatu, itu sesuai dengan program prioritas kita, maka akan jadi lebih ringan karena ditopang DAK. Makanya, saya wanti-wanti, tidak ada usulan program DAK tanpa sepengetahuan provinsi," ungkap Nurdin pada Senin (18/11/2019).
Program prioritas yang dimaksud, seperti infrastruktur dan menaikkan layanan dasar. Nurdin menegaskan program prioritas tidak boleh terabaikan, apalagi program tersebut terkoneksi dengan pertumbuhan ekonomi daerah, agar DAK bisa dikolaborasikan dengan dana alokasi umum (DAU).
Berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendahaan Sulsel, peningkatan jumlah DIPA 2020 Sulsel tersebut terdiri atas alokasi transfer daerah dan dana desa sebesar Rp32,39 triliun dan pagu belanja pemerintah pusat Rp20,40 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Sudarmanto menegaskan penyerahan DIPA dan perincian alokasi transfer ke daerah dan dan desa dipercepat pada November dengan harapan agar program dan kegiatan 2020 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.
Dia mengemukakan belanja negara difokuskan untuk pelaksanaan dan penguatan berbagai program pembangunan seperti peningkatan SDM dan perlindungan sosial kepada masyarakat antara lain melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah], Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, kartu sembako, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja.
Sudarmanto juga menjelaskan pemerataan pembangunan ke daerah juga ditingkatkan antara Iain melalui DAU, dana transfer khusus, dan dana desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel