Pemindahan Ibu Kota : Wapres Ma'ruf Pastikan Pemerintah Masih Kaji Sejumlah Persoalan

Bisnis.com,21 Nov 2019, 08:15 WIB
Penulis: Anggara Pernando
Lahan milik negara dengan status HGU (hak guna usaha) PT ITCI Hutama Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang rencananya menjadi lahan Ibu Kota negara./Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan kajian mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang diperkirakan akan tuntas pada tahun depan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan kajian aspek tata negara atas ibu kota baru sedang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Draft awal kajian menyeluruh atas ibu kota baru itu diperkirakan rampung pada 2020.

"Diharapkan awal 2020 [draft awal tata negara Ibu Kota Baru] sudah bisa [dilihat]. Kita liat nanti," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Rabu (20/11/2019).

Menurutnya, beberapa persoalan tata negara yang krusial harus diselesaikan dalam kajian ibu kota baru ini seperti keberadaan pemerintah daerah.

Kajian pemerintahan itu membahas apakah ibu kota baru ini dipimpin seorang gubernur atau walikota baru yang ditunjuk. Atau keberadaannya merupakan kawasan yang dikelola sebagai daerah otorita.

"Apakah tingkat satu [provinsi], apakah daerah khusus, apa semacam federal authority, apakah tidak punya DPR," katanya.

Ma'ruf menyebutkan saat ini seluruh kajian menyeluruh sedang disiapkan oleh Bappenas. Juga tengah dilakukan sayembara atas desain dan nama ibukota baru ini.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Stefanus Arief Setiaji
Terkini