Kelangkaan Solar Akibat Pembatasan Distribusi

Bisnis.com,21 Nov 2019, 20:56 WIB
Penulis: Newswire

Bisnis.com, SAMPANG - Kasi Informasi Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Pemkab Sampang, Jawa Timur Busar Wibisono menyatakan, kelangkaan solar di wilayah itu, karena pendistribusian ke SPBU dibatasi.

"Alasannya, karena pihak Pertamina khawatir persediaan solar tidak sampai akhir tahun," katanya di Sampang, Kamis (21/11/2019).

Busar Wibisono mengemukakan hal ini, menanggapi kelangkaan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Sampang yang mengalami kelangkaan dalam beberapa hari terakhir ini.

Ia menjelaskan pihak Pertamina membatasi penjualan solar, karena khawatir tidak mencukupi hingga akhir tahun.

Pihak dinas, sambung dia, telah berkoordinasi secara langsung dengan pihak Pertamina Camplong, dan diperoleh penjelasan, bahwa kelangkaan itu terjadi karena memang dibatasi.

"Ini menurut Pertamina tidak hanya di Madura, khususnya Sampang, akan tetapi juga di daerah lain," katanya, menjelaskan.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pertamina mengirim sebanyak 2 tangki ke masing-masing SPBU yang ada di Madura, namun kini hanya satu tangki saja.

"Dan Pertamina mengatur begitu agar mencukupi sampai akhir tahun nanti," katanya, menjelaskan.

Warga di Kabupaten Sampang yang sangat merasakan pembatasan penjualan solar oleh pihak Pertamina ini adalah para nelayan di Pulau Mandangin.

Akibat pembatasan itu, kini masyarakat nelayan di pulau itu sulit untuk mendapatkan solar, sehingga sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut.

"Terpaksa berhenti. Kecuali kami memiliki simpanan solar. Sebab, untuk sekali melaut, membutuhkan minimal 10 liter solar," kata nelayan setempat Muiz.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan meminta, agar pemkab segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait hal itu, karena kelangkaan solar itu sangat berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya para nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil penangkapan ikan di laut.

"Pemkab harus mengambil langkah taktis. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama para nelayan," kata Alan Kaisan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Miftahul Ulum
Terkini