Salah Satu Kunci Dongkrak Kesejahteraan Petani Sumut

Bisnis.com,22 Nov 2019, 16:19 WIB
Penulis: Asteria Desi Kartika Sari
Petani memanen cabai rawit./Antara-Ampelsa

Bisnis.com, MEDAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sabrina berharap program-program Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dapat lebih meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasalnya, Sabrina mengatakan rata-rata penghasilan petani Sumut masih terhitung rendah. Padahal Sumut menduduki peringkat ke-6 untuk produksi jagung di Indonesia. Tak hanya itu, Sumut juga menjadi penghasil sayur-sayuran yang cukup besar. Kendati begitu, hal tersebut justru belum terlalu berdampak signifikan bagi petani.

“NTP [Nilai Tukar Petani] kita di bawah 100. Ini rendah. Bukan hanya itu, kita juga penghasil sayuran. Cabai yang produksi besar di Sumut, tetapi harganya sangat mahal, sekitar Rp80.000, tetapi dengan harga segitu petani juga tidak makmur. Ini salahnya di mana. Ini perlu menjadi perhatian,” kata Sabrina, Jumat (22/11/2019).

Sebagaimana diketahui, pertanian merupakan sektor penggerak ekonomi kebanyakan desa di Sumut, dan Pemprov Sumut saat ini memiliki misi untuk membangun desa menata kota. Untuk itu, pertanian menjadi perhatian besar Pemprov Sumut.

“Program Kementerian Pertanian ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Sumut. Dengan meningkatnya kapasitas petani maka produksi akan lebih baik lagi, lebih berkualitas. Ini perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” tambah Sabrina.

Kepala Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Riza Fachrizal meyampaikan, sampai saat ini ada 9 kabupaten/kota yang meliputi 40 kecamatan sudah bergabung dengan Kostratani (Komando Strategis Pertanian).

Adapun kesembilan kabupaten/kota tersebut adalah Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara, Padang Lawan Utara, Deliserdang, Serdangbedagai, Dairi, Tapanuli Selatan dan Humbahas. Kesembilan kabupaten/kota ini kemudian didampingi oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) masing-masing daerah.

“Tujuan utamanya adalah memaksimalkan penyuluhan dan menghasilkan big data pertanian. Dengan memaksimalkan penyuluhan maka petani-petani kita akan lebih berkualitas yang juga akan berimbas kepada produksi,” kata Riza.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Miftahul Ulum
Terkini