Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong kelompok masyarakat pengelola hutan sosial di Indonesia agar berkoperasi supaya memiliki daya saing untuk masuk ke global value chain.
“Terlebih lagi, salah satu proyek besar pemerintah untuk transformasi ekonomi adalah kehutanan sosial. Program tersebut masih perlu percepatan,” kata Teten pada acara Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) dan Awarding Tokoh Hutan Nasional 2019 di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/11/2019).
Menurut Teten, akses masyarakat kepada lahan akan berdampak memperkuat ekonomi di masyarakat. Teten mengakui, saat ini struktur ekonomi bangsa ini kurang berkeadilan dan perlu ada transformasi ekonomi.
“Akses kepada lahan itu untuk memperbaiki struktur ekonomi yang berkeadilan. Kita mencoba membangun keadilan di Indonesia. Untuk itu, kami ditugaskan Presiden RI agar bekerja lintas sektoral, tidak lagi sendiri-sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, perlu ada percepatan pembangunan ekonomi rakyat di sektor kehutanan. Akan tetapi, Kemenkop UKM, kata Teten, masih menyiapkan konsep dan model bisnis yang tepat.
“Salah satunya, bisa kemitraan dengan usaha besar. Pasalnya, kita harus sudah masuk ke komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan sektor kehutanan banyak terkandung sumber kekayaan hayati yang punya nilai ekonomi tinggi,” ujarnya.
Dengan berkoperasi dan masuk ke global value chain, Teten berharap sektor hutan sosial dapat menghasilkan devisa. Selain itu, pengembangan hutan sosial akan memiliki impact yang tinggi terhadap masyarakat terpencil, petani, hingga lingkungan yang terjaga.
“Kita perlu kerja sama semua pihak, termasuk perbankan. Dan pembiayaan-pembiayaan sektor hutan sosial, akan melalui badan layanan usaha (BLU) agar dikonsolidasikan,” ucap Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, setelah diluncurkan sejak September 2016, program kehutanan sosial semakin berjalan dengan baik.
Tujuan hutan sosial, lanjut Siti Nurbaya, adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat, resolusi konflik, sebagai pusat pertumbuhan desa, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi desa.
“Program ini juga mampu menciptakan SDM Indonesia yang unggul dan sebagai wahana Indonesia maju,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel