Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar kembali memanas jelang pergantian ketua umum.
Diprediksi rawan pecah kembali apabila Airlangga Hartarto sebagai pemimpin organisasi tetap mencalonkan kembali dengan menggunakan cara-cara tidak demokratis, serta membawa intervensi pejabat.
Bakal calon ketua umum (bacaketum) Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa jika Airlangga memakai praktik yang demokratis, siapapun pasti bisa menerima hasilnya.
“Saya yakin akan terjadi besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu,” katanya melalui pesan instan, Sabtu, (30/11/2019).
Agun menjelaskan bahwa ada beberapa indikasi kecurangan yang disoroti.
Pertama, terkait kewajiban syarat pendaftaran. Para bakal calon ketua umum harus mendapat dukungan minimal 30 persen dari seluruh anggota.
“Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum munas. Dengan cara apa? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari, yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya,” jelasnya.
Kedua, soal adanya dugaan menteri-menteri Joko Widodo yang ikut mengintervensi musyawarah nasional Golkar dengan agenda akhir pemilihan ketua.
Kader bukan pendukung Airlangga menyebut ada tiga menteri mencampuri agenda demi memenangkan Airlangga.
“Kalau para menteri yang terlibat, justru harusnya mencegah kecurangan,” ucapnya.
Sementara itu, sampai Jumat kemarin sudah ada delapan kader yang mengambil formulir pendaftaran Bacaketum Golkar periode 2019-2024. Mereka adalah Ahmad Anama, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisjam, Agun Gunandjar Sudarsa, Bambang Soesatyo, M. Aris Mandji, Derek Loupatty, dan Mohamad Ali Yahya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel