Bisnis.com, JAKARTA – Berbagai kebijakan terkait lalu lintas dan transportasi publik yang diterapkan di Jakarta dan kota-kota satelitnya seakan tak mampu menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta Raya.
Rencana penerapan jalan berbayar melalui skema Electronic Road Pricing (ERP) pun kembali diangkat. Kebijakan ini pertama kali dimunculkan pada masa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada 2006, alias 13 tahun lalu.
Namun, meski pemimpin ibu kota sudah enam kali berganti hingga kini dijabat oleh Anies Baswedan, ERP tak kunjung berbuah.