Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jajaran kementerian agar tidak menggunakan kantor pemerintah untuk rapat politik partai.
"Kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Menurut Ma'ruf sebagai pejabat pemerintah, aparat negara tidak melakukan intervensi terhadap partai politik yang ada.
"Jadi kalau masalah partai ya diserahkan kepada partai," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menyebutkan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia Maju memang terkait partai politik. Termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya merupakan fungsionaris Golkar.
"Pak Luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal," kata Ma'ruf.
Kemarin, (Kamis, 3/12/2019), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan rapat dengan sejumlah pimpinan Partai Golkar di kantornya. Rapat ini sempat menunda rapat koordinasi atau rakor terkait harga bahan bakar penerbangan atau Avtur.
Ma'ruf menyebutkan sanksi ataupun teguran atas penggunaan fasilitas pemerintah oleh menteri menjadi kewenangan presiden. "[Soal sanksi tegur] Ya nanti Presiden," kata Ma'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel