Bisnis.com, JAKARTA - Industri daur ulang dinilai perlu mendapatkan dukungan pemerintah baik berupa insentif ataupun proteksi perdagangan lantaran menjadi ujung tombak implementasi ekonomi sirkuler.
"Industri daur ulang seharusnya diberi insentif, berupa keringanan PPN dan PPh sebagai ujung tombak circular economy," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono kepada Bisnis, Selasa (3/12/2019).
Fajar mengatakan pihaknya terus mendukung pengembangan industri daur ulang karena berperan vital bagi ekonomi nasional. Sektor itu menjadi sandaran bagi sekitar tiga juta pemulung di Indonesia.
Pihaknya juga sudah pernah mengajukan kebijakan perdagangan anti-dumping untuk melindungi produsen plastik daur ulang dalam negeri.
"Banjir impor bahan baku plastik itu memang karena adanya dumping sehinga kami sudah usahakan kebijakan itu dua tahun lalu. Namun, belum ada hasilnya," ujarnya.
Fajar menilai perlu dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja industri daur ulang dan sekaligus mewujudkan ekonomi sirkuler. Selain pemerintah, kesadaran produsen dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar manajemen pengelolaan sampah atau waste management kian berkualitas.
Pasalnya, sektor itu dinilai menjadi pangkal permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia saat ini.
"Inaplas punya program manajemen sampah zero dengan menyelesaikan problem di sumbernya, seperti di pasar, tempat dan kelurahan, dengan merubah pola kumpul, pilah dan angkut. Target kami, pada 2025 hanya sekitar 25% residu yang dibawa ke TPA, 2025."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel