Bisnis.com, JAKARTA - Upaya mengatasi persoalan keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) yang mangkrak terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan pihaknya tengah menunggu waktu untuk bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membicarakan hal tersebut.
"Sudah dua kali kami menunggu waktu Pak Menteri BUMN karena beliau kebetulan ada acara dampingi presiden," ujarnya di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Perlunya komunikasi dengan Erick, kata dia, untuk mengambil keputusan apakah KJA offshore itu akan dikerjasamakan atau diperbaiki terlebih dahulu. Saat ini, pihaknya menawarkan jalan tengah agar PT Perikanan Nusantara (Perinus) sebagai perusahaan BUMN di bidang perikanan yang memegang proyek KJA ini, kembali mengelolanya.
Pasalnya, lanjut Edhy, kondisi KJA di Pangandaran (Jawa Barat), Sabang (Aceh), dan Karimun Jawa (Jawa Tengah) yang bersumber dari anggaran KKP 2017 sudah mulai rusak, sementara anggaran Rp114 miliar untuk pembangunannya pun telah dipakai.
"Kami akan ajak Perinus sebagai pengelola. Perusahaan yang membangun ini akan diarahkan seperti apa," imbuhnya.
Sebagai pihak yang belum menerima KJA offshore di tiga daerah tersebut secara fisik, KKP ingin Perinus mengakui surat pengakuan hutang seiring dengan perbaikan, dengan catatan lokasinya dipindah dari tempat semula.
Ada beberapa alternatif tempat. Untuk KJA offshore yang ada di Sabang, bisa dialihkan ke Simeulue, yang di Pangandaran bisa diarahkan ke daerah Lampung, sementara di Karimun Jawa bisa digeser ke Bali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel