Golkar dan Korupsi

Bisnis.com,10 Des 2019, 09:54 WIB
Penulis: John Andhi Oktaveri
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan Ketua Panitia Melchias Marcus Mekeng (kiri) membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024./ANTARA FOTO-Muhammad Adimaja

Golkar, yang ketika itu belum disebut sebagai partai politik, memang pernah mencapai masa jaya selama era Orde Baru di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto.

Seiring perjalanan sejarah, era Reformasi telah mengubah corak kepemimpinan partai seiring dengan berkembangnya demokrasi.

Kini Golkar tidak lagi jumawa. Golar tidak lagi juara. Bahkan belum pernah berhasil mengusung kader sendiri menjadi Presiden RI sejak pemilu pertama era Reformasi pada 1999.

Apalagi, menurut survei yang pernah dirilis beberapa lembaga seperti LSI, angka elektabilitas Golkar berada di kisaran 13 persen dan mulai ditempel Partai Gerindra pada pemilu terakhir.

Dengan berbagai dinamika itu, tidak bisa dimungkiri Golkar kini berada di persimpangan sejarah. Beberapa kasus korupsi yang melanda para elite-elitenya telah menggerogoti raihan suara dari pemilu ke pemilu.

Sebut saja kasus korupsi e-KTP yang melibatkan pucuk pimpinan Golkar Setya Novanto sebagai sebuah contoh. Sejumlah lembaga survei turut mengonfirmasi bahwa kasus korupsi sebagai salah satu penyebab hilangnya kepercayaan publik selain perpecahan di tubuh partai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini