Kebijakan Proteksi Bakal Dongkrak Kinerja Manufaktur Nasional

Bisnis.com,10 Des 2019, 14:14 WIB
Penulis: Oktaviano DB Hana
Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan (kedua dari kanan) memaparkan proyeksi kinerja ekonomi nasional pada 2020 di sela-sela konferensi pers, Selasa (10/12/2019)./Bisnis-Oktaviano D.B. Hana

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha optimistis pertumbuhan kinerja industri pengolahan pada 2020 bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya lantaran sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah pada 2019, khususnya terkait pembatasan impor, bakal mendorong perkembangan sektor manufaktur pada tahun depan. Pemerintah saat ini juga berupaya menarik investasi besar di sektor petrokimia dan baja untuk pengembangan industri jangka panjang.

Menurutnya, penyusunan undang-undang besar atau omnibus law terkait perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan dan UMKM bakal memacu investasi. Pertumbuhan investasi ini lebih lanjut diyakini bakal membuka lapangan kerja dan mendorong konsumsi domestik.

"[Kendati pertumbuhan ekonomi stagnan], menurut saya pertumbuhan industri pengolahan meningkat karena ada beberapa kebijakan tadi. Ada proteksi untuk manufaktur nasional," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Johnny menjelaskan sepanjang 2019 kinerja industri pengolahan tertekan. Salah satu faktor dominan yang memengaruhi adalah membanjirnya impor bahan baku, terutama di sektor antara atau midstream.

Hadirnya sejumlah kebijakan yang membatasi impor tersebut diharapkan meningkatakan kinerja manufaktur pada kuartal IV/2019. Perubahan kinerja industri pada triwulan terakhir itu diyakini tak signifikan lantaran sudah terjadi penurunan produksi yang dalam.

"Sudah banyak yang setop [produksi] akibat impor tadi. Salah satunya di sektor pengolahan ikan. Ini terkait makanan yang kontribusinya besar," ujarnya.

Pada 2020, Johnny berharap kebijakan proteksi terhadap industri itu bisa diperkuat sehingga tidak terjadi lagi penurunan fasilitas produksi. Namun, dia menilai pemerintah perlu mengidentifikasi lebih jauh sejumlah tantangan yang masih mengadang.

Salah satunya upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan penuruan biaya logistik akibat pengembangan infrastruktur secara masif, dia menilai pemerintah perlu mendukung upaya industri untuk menekan sejumlah biaya, khususnya energi dan upah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Galih Kurniawan
Terkini