Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak segan melakukan tindakan apabila aparat perhubungan terbukti di lapangan melakukan tindakan negatif seperti melakukan pungutan liar.
Saat ini, Kemenhub dilaporkan sebagai kementerian kedua paling banyak laporan terkait dengan pungutan liar (pungli) di Indonesia.
"Itu masukan bagi kami untuk memperbaiki diri, tapi tadi kami juga dapat 12 penghargaan dari MenpanRB, jadi balancing," ujarnya, Selasa (10/12/2019).
Menhub menegaskan pihaknya akan menindak aparat Kemenhub di lapangan melakukan tindakan negatif berupa pungli.
Sejak berdiri 3 tahun lalu yakni pada Oktober 2016 hingga Oktober 2019, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 37.363 laporan dari masyarakat.
Dari laporan tersebut, Satgas Saber Pungli telah melakukan penyelidikan sebanyak 28 kali, sedangkan penyelidikan yang dilakukan kementerian/lembaganya sebanyak 7.290 kali.
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mencatat ada 3 nama kementerian yang paling banyak diadukan masyarakat. Ketiga instansi ini dilaporkan karena banyak pungli, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian ATR/BPN.
Sebelumnya, seorang sopir truk bernama Agus Yuda berjalan kaki selama 26 hari dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna melaporkan pungli yang dialami sopir kendaraan umum. Agus mengatakan pengendara ada yang dipungut hingga Rp6 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel