Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan desa.
Berdasarkan catatan yang dimilikinya, sekitar 2.188 BUMDes tidak beroperasi sedangkan 1.670 tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa.
"Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif," katanya ketika memberikan sambutan dalam rapat terbatas Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Rabu (11/12/2019).
Menurutnya, penyaluran dana desa selama lima tahun belakangan mencapai Rp329,8 triliun. Angka tersebut diakuinya cukup besar sehingga ia meminta pemanfaatan dana desa juga meningkat sejalan dengan tingginya alokasi dana desa yang dikucurkan, utamanya terkait dengan optimalisasi BUMDes.
"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa," tekannya.
Tak hanya itu, Jokowi meminta BUMDes mulai disambungkan dan diintegrasikan dengan marketplace lokal dan global sehingga produk-produk unggulan desa bisa dikenal secara luas.
Dari sisi pengawasan, dia menginstruksikan penggunaan dana desa harus diikuti dengan pengawasan dan tata kelola manajemen yang baik.
"Sehingga tata kelola semakin baik, akuntabel, dan transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel