Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tantangan siap dihadapi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam mengawal penyediaan 52 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun depan.
Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan setidaknya terdapat enam tantangan dalam penyediaan PSN ke depannya.
"Salah satu tantangan terbesar yang masih akan dihadapi adalah tumpang tindihnya regulasi. Kami pun di sini dalam Omnibus Law memberikan masukan sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Kedua, peningkatan kualitas dokumen penyiapan proyek. Wahyu menggarisbawahi penyiapan dokumen proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) harus berkualitas ke depannya.
Ketiga, perluasan akses pembiayaan infrastruktur juga harus dilakukan agar ketergantungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dikurangi.
"Kita harus mendorong berbagai akses pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih luas, misalnya melalui Dinfra [Dana Investasi Infrastruktur] dan LCS [Limited Concession Scheme] atau pembiayaan lain yang melibatkan swasta," paparnya.
Keempat, peningkatan tingkat kemudahan berusaha jika ada swasta nasional atau asing yang berminat mendanai proyek infrastruktur.
Kelima, tantangan yang harus dihadapi adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keenam, pengintegrasian perencanaan pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel