Bisnis.com, JAKARTA - Kasus PT Asuransi Jiwasraya sudah menjadi bola liar dan isunya pun melebar ke mana-mana. Salah satunya adalah mengungkit penghargaan Jiwasraya dari majalah BUMN Track.
Polemiknya semakin liar dengan mengungkit-ungkit tanda tangan Guru Besar Ekonomi UI Rhenald Kasali, yang menjadi Ketua Dewan Juri penghargaan tersebut.
Pada November 2018, majalah BUMN Track memberikan award bronze kepada PT Jiwasraya untuk katagori Product Development.
Sebagai Ketua Dewan Juri, tentu saja Rhenald Kasali berhak menandatangani setiap sertifikat penghargaan yang dikeluarkan BUMN Track.
Boleh dibilang Guru Besar UI itu menjadi langganan Ketua Dewan Juri penghargaan dari BUMN Track. Termasuk tahun ini, yang pemenangnya diumumkan 7 Desember lalu.
Diviralkan tandatangannya pada sertifikat penghargaan Jiwasraya, Rhenald Kasali pun angkat bicara.
“Ada Yang ingin membangun logika seakan-akan fraud terjadi karena sertifikat yang dikeluarkan majalah BUMN Track itu. Ini benar-benar keterlaluan dan pembodohan. Bukannya membuat analisis yang benar dan tangkap pelaku fraud-nya, malah membangun logika yang ngawur,” ujarnya melalui keterangan resminya.
Menurut website resminya, pada tahun yang sama, perusahaan menerima banyak penghargaan mulai dari majalah SWA, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, WartaEkonomi dan sejumlah media dan pihak asuransi.
Penandatangan sertifikatnya juga beragam, mulai dari Menkominfo Rudiantara, mantan mentri Kelautan Mohammad Fadel, Hermawan Kartajaya, pemimpin redaksi Infobank Eko B Supriyo dan sejumlah CEO perusahaan asuransi.
Gurubesar UI ini pun menjelaskan bahwa fraud di perusahaan asuransi itu terjadi secara terselubung pada sisi investasi. "Sementara itu, penghargaannya terkait proses pembuatan produk di antara sesama BUMN dan anak cucunya. Apa hubungannya?,” tanyanya.
Rhenald mengingatkan untuk menangkap pelaku kejahatan tak bisa dilakukan asal bicara. Tapi butuh bukti-bukti yang kuat siapa saja pihak yang telah menimbulkan unsur kerugian negara.
“Bantulah negara membuat persoalannya jelas, jangan malah dibuat kusut. Dan karang-karang angka sendiri," tuturnya.
Jadi, lanjutnya, daripada membiarkan pelaku fraud melarikan diri, lebih baik fokus pada seluk beluk permaian si pelaku.
"Ini adalah upaya sistematis yang penuh trik, padahal lembaga pengawasnya banyak, diaudit kantor akutansi internasional yang biayanya puluhan miliar rupiah,” tambahnya.
Mengalihkan Perhatian
Sebagaimana diketahui, pihak Kejaksaan Agung RI mulai melakukan penyidikan dan pemanggilan. “Sangat mungkin ada yang resah dan menyewa jasa buzzer untuk kelabui publik,” tambahnya.
Kasus Jiwasraya merebak sejak Mentri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam, bahwa terdapat cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan.
Fluktuasi kinerja kuangan Jiwasraya menurut Rhanald:
- 2016 untung Rp1,6 triliun berdasarkan audit PWC
- 2017 klaim laba Rp2,7 triliun setelah diaudit ulang oleh KAP (kantor akuntan publik) ternyata rugi Rp360 miliar
- 2019 setelah ditangani BPK dan Kejaksaan Agung ternyata mengalami kerugian Rp13,6 triliun
Laporan internal itu dibiarkan lembaga seperti OJK dan KAP. Selama datanya disimpan erat perusahaan, publikpun tidak tahu. Penghapusbukuan memerkukan persetujuan pemegang saham karena ada unsur kerugian negara.
Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan maka banyak yang dikelabuhi termasuk akuntan publiknya.
Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak itu beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.
Muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, “tukang goreng” saham dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara.
“Jangan alihkan perhatian,dan jangan bantu mereka buang badan. Kejahatan adalah kejahatan, pelakunya harus dicari. Uang masyarakat harus diselamatkan. Buat apa bangun logika yang sesat?” tegas Rhenald.
Selama ini Rhenald banyak didaulat menjadi juri independen untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam sejumlah seleksi. Ia tercatat lima kali sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK, dan sejumlah komisi-komisi independen atau penghargaan kemanusiaan seperti Kick Andy Heroes dan
People of the year. “ Semuanya bersifat nonkomersial” ujarnya.
Jiwasraya diaudit oleh kantor akutansi Top 5, PWC dan dinyatakan untung Rp1,6 triliun pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 direksi mengklaim untung Rp2,7 triliun. Namun direksi baru mencium “bau amis” dan meminta KAP mengecek kembali sehingga laba bersihya dikoreksi menjadi Rp360 miliar.
Setelah ditangani BPKP dan Kejaksaan Agung, angka kerugiannya tahun ini membengkak menjadi Rp 13,6 triliun. Menurut Rhenald, penghargaan yang diungkit diberikan tahun 2018 mengacu pada data 2016-2017.
“Fraud itu adalah pengelabuan, yang terjadi secara rumit pada sisi investasi dan harus diteropong mendalam. Itupun diketahui setelah dampak kerugiannya tampak. Dan semakin berlarut, nilai kerugiannya makin besar karena beban bunga berbunga. Semakin hari semakin dibuat kusut untuk membuat pelakuya lari, dampaknya pun bisa menjadi sistemik, “ tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel