Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menilai terdapat pihak yang merasa terancam akibat upaya pembongkaran masalah di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Erick menjelaskan bahwa pemerintah saat ini akan fokus mengusut oknum-oknum yang 'merampok' Jiwasraya hingga kondisi keuangannya kian terpuruk. Upaya tersebut dilakukan di antaranya melalui penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
Erick menjelaskan bahwa upaya tersebut membuat sejumlah pihak 'kegerahan' sehingga terdapat upaya-upaya untuk mengalihkan perhatian dari substansi penyehatan Jiwasraya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeembuskan isu bahwa dana Jiwasraya mengalir ke istana.
"Yang teriak-teriak [mengembuskan isu] ini jangan-jangan yang ketakutan [masalah Jiwasraya] ini dibongkar. Bahkan saya dengar minggu depan Istana, Kementerian BUMN, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] akan didemo," ujar Erick, Minggu (5/1/2020).
Erick menampik bahwa terdapat aliran dana dari Jiwasraya kepada pemerintah yang menyebabkan kondisi perusahaan merosot.
Erick menyatakan bahwa pemerintah justru berkomitmen untuk bertanggung jawab, mencari solusi, dan tidak melarikan diri dari masalah.
"Tapi kalau dituduh dan dibilang kami yang merampok, ya saya rasa teman-teman media tahu lah siapa yang merampok," ujar Erick.
Erick pun menyatakan bahwa penegakan hukum bukan merupakan ranah Kementerian BUMN. Erick bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengupayakan nasabah mendapatkan kepastian atas klaim mereka.
Menurut Erick dana untuk pembayaran klaim tersebut akan diperoleh dari berbagai upaya, dengan upaya pertama yakni pembentukan holding asuransi. Upaya tersebut diperkirakan dapat memberikan dana Rp1,5 hingga Rp2 triliun.
Selain itu, beberapa upaya lain adalah dengan pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra dan penerapan skema financial reinsurance (Finre).
Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menjelaskan bahwa penyebab perseroan mengalami kisruh keuangan adalah karena meluncurkan produk yang membutuhkan likuiditas tinggi, tetapi menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi.
Penyebab masalah lainnya adalah penempatan investasi yang sangat jauh dari prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menimbulkan masalah besar karena di sisi liabilitas, produk JS Plan mencatatkan kewajiban berbiaya tinggi.
Akar permasalahan ketiga dari Jiwasraya adalah adalah adanya penyajian balance sheet yang tidak sesuai. Hal tersebut sebetulnya telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui audit pada 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel