Jepang Didesak Rombak Sistem Jaminan Terdakwa Pascainsiden Ghosn

Bisnis.com,07 Jan 2020, 12:10 WIB
Penulis: Aprianto Cahyo Nugroho
Carlos Ghosn, Ketua dan CEO Aliansi Renault-Nissan, bereaksi pada konferensi pers di Paris, Prancis, 15 September 2017. /REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Kabinet Jepang mengatakan pemerintah harus meningkatkan pengawasannya terhadap para terdakwa dalam kasus kriminal untuk mencegah terulangnya kejadian kaburnya terdakwa, setelah mantan CEO Nissan Carlos Ghosn meninggalkan Jepang.

Meskipun kondisi jaminan dimaksudkan untuk membatasi pergerakannya menjelang persidangan karena dugaan pelanggaran keuangan, Ghosn dapat menaiki kereta dari Tokyo ke Osaka tanpa sepengetahuan dan melarikan diri dari negara itu dengan pesawat pribadi bulan lalu.

"Ketika mempertimbangkan jaminan, jaksa dan pengadilan hanya berpikir tentang penghancuran barang bukti. Mereka tidak berpikir tentang Ghosn melarikan diri. Itu kesalahan terbesar mereka,” kata kata Yoichi Masuzoe, mantan menteri kabinet Jepang, melalui telepon, seperti dikutip Bloomberg.

Menurut Masuzoe, kondisi jaminan, termasuk melarang Ghosn untuk berbicara dengan istrinya tanpa izin, merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Jepang harus melonggarkan aturan jaminan sesuai dengan norma-norma Barat dan memperkenalkan pelacakan GPS atau sistem lain untuk memantau tersangka sebelum persidangan.

“Sederhananya, sistem jaminan harus dibuat jauh lebih longgar dan manusiawi, tetapi pengawasan harus lebih ketat. Saya khawatir bahwa orang akan mendorong agar sistem jaminan dibuat lebih keras setelah kejadian semacam ini," kata mantan menteri kesehatan dan gubernur Tokyo tersebut.

Pengecekan di Bandara

Menteri Transportasi Jepang Kazuyoshi Akaba mengatakan kepada wartawan bahwa bandara-bandara besar sekarang akan memeriksa kasus-kasus besar, menyusul laporan-laporan bahwa Ghosn naik ke pesawat yang disembunyikan di dalam kargo yang sedianya digunakan untuk mengangkut peralatan audio.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa Jepang akan melakukan apa yang diperlukan untuk mencegah insiden seperti itu terjadi di masa depan.

Masuzoe menduga bahwa diplomat atau pejabat pemerintah Lebanon terlibat dalam perencanaan penerbangan Ghosn dalam kapasitas tertentu. Kicauannya tentang topik tersebut mendorong duta besar Libanon mengeluarkan penolakan News.

Masuzoe, yang mengundurkan diri sebagai gubernur setelah tuduhan dia menyalahgunakan dana publik, menambahkan bahwa dia tidak melihat kemungkinan Lebanon mengembalikan Ghosn untuk diadili. Jepang telah mengeluarkan permintaan penangkapannya melalui Interpol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Mia Chitra Dinisari
Terkini