DPR Minta Perbanyak Armada Kapal TNI AL

Bisnis.com,13 Jan 2020, 15:45 WIB
Penulis: Newswire
KRI Usman Harun-359 (kanan) bersama KN Pulau Dana-323 dan Pesawat Tempur F16 TNI AU melakukan peran tempur bahaya udara di Laut Natuna, Jumat (10/1/2020). KRI Usman Harun-359 bersama KRI Teuku Umar-385, KRI Sutedi Senoputra-378, dua pesawat tempur F16 dan dua kapal Bakamla, tergabung dalam divisi 2 operasi siaga tempur laut Natuna 2020 untuk melakukan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara./ANTARA -M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Pertahanan memperbanyak armada kapal laut dari TNI AL untuk mengamankan di wilayah perairan khususnya di Natuna Utara.

"Kami akan mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas, perlu penambahan kapal laut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pertahanan laut Indonesia mengalami keterbatasan armada kapal. Namun semangat juang prajurit TNI AL tidak akan surut untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia.

Karena itu dia akan mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada kapal laut TNI AL di perairan Natuna Utara.

"Kalau soal penambahan anggaran (Kemhan), harus dibicarakan dengan teman-teman di Badan Anggaran (Banggar). Kalau saya pribadi, prinsipnya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menilai perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang terkait persoalan di Natuna, terutama setelah kapal China balik kembali ke wilayah tersebut.

Hal itu menurut dia sangat penting agar kapal China tidak kembali ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

"Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan Menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," katanya.

Dasco mengatakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan diam dan akan bekerja menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari solusi persoalan di ZEE Indonesia.

Menurut Dasco, dirinya juga akan menanyakan kepada KKP terkait masih kurangnya kapal-kapal untuk membantu menjaga wilayah kedaulatan Indonesia.

"Saya pikir bukan menjadi suatu alasan, pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang kalau perlu kita tidak usah hutang kepada China," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Akhirul Anwar
Terkini