Kasus Imam Nahrawi: Penyidik KPK Panggil Anggota DPR F-PKB Jazilul Fawaid

Bisnis.com,13 Jan 2020, 10:52 WIB
Penulis: Ilham Budhiman
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) mengenakan rompi orange menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019)./ANTARA -Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Senin (13/1/2020).

Dia dipanggil terkait dengan kasus dugaan suap penyaluran dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada KONI tahun anggaran 2018.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IMR [Imam Nahrawi]," ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin  (13/1/2020).

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik terhadap anggota komisi III DPR tersebut. Hanya saja, penyidik terus mendalami dan melengkapi berkas pemeriksaan Imam Nahrawi untuk dilanjutkan ke penuntutan tahap dua.

Sebelumnya, KPK juga memanggil anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pada Jumat (10/1/2020). Namun, dia mangkir dari pemeriksaan penyidik.

Dalam kasus ini Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, berdasarkan pengembangan kasus dana hibah Kemenpora ke KONI tahun anggaran 2018.

Imam diduga menerima total Rp26,5 miliar dengan rincian Rp14,7 miliar dari suap dana hibah Kemenpora ke KONI, dan penerimaan gratifikasi Rp11,8 miliar dari sejumlah pihak dalam rentang 2016-2018.

Penerimaan politikus PKB Imam Nahrawi diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora.

Selain itu, penerimaan uang terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi saat menjadi menpora.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Imam saat jadi Menpora dan pihak Iain.

Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini