Bisnis.com, JAKARTA — Dampak pertumbuhan belanja negara terhadap penurunan angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran dinilai hanya bersifat temporer.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan dampak dari pertumbuhan belanja negara terhadap penurunan angka kemiskinan belum menyentuh seluruh rumah tangga miskin.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tidak bisa diklaim keberhasilannya dari APBN, mengingat banyak faktor yang memberikan dampak penurunan kemiskinan, seperti tersedianya pekerjaan informal dan warung yang tersambung di aplikasi digital.
“Yang buka kesempatan kerja di sektor informal ini bukan hanya pemerintah, tapi anak-anak muda yang menciptakan startup,” tutur Bhima, Senin (13/1/2020).
Dia melanjutkan dilihat dari porsi belanja APBN, alokasi yang makin besar justru terdapat di pos belanja pegawai dan belanja barang.
Adapun beberapa program penting yang dipandang cukup berhasil dan perlu dilanjutkan adalah program pendidikan Indonesia Pintar dan bantuan sosial beras sejahtera (rastra).
Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu dievalusi terkait mekanisme penyaluran sasaran dan operasional di lapangan. Misalnya, prosedur BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang banyak dikeluhkan karena rumit.
Bhima menambahkan tantangan APBN adalah mendorong porsi belanja perlindungan sosial yang lebih besar, sekaligus belanja modal, supaya pembangunan yang dilakukan dapat memberikan multiplier effect kepada penduduk miskin.
“Jangan sampai habis untuk belanja birokrasi yakni belanja pegawai, barang dan belanja pembayaran utang,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel