Bisnis.com, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Legislatif berencana menelusuri masalah ini dan akan memanggil direksi pekan depan. Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) Agus Dwitarto mengatakan bahwa bukan kewajiban perusahaan untuk menanggapi penelusuran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Kalau kami saatnya dimintai info akan kami sampaikan yang sebenarnya. Dan menurut kami tidak ada penyimpangan kontribusi," katanya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan instan, Kamis (16/1/2020).
Direktur Umum dan Keuangan Perusda MBS Aji M. Abidharta menjelaskan bahwa direksi akan memenuhi undangan tersebut. Perusahaan siap dipanggil dan buka-bukaan.
"Kami siap terbuka. Biar semua paham dan mengerti tidak sekadar opini yang berkembang selama ini. Yang jelas kami sudah bayar PAD [pendapatan asli daerah] sesuai aturan yang ada," jelasnya.
Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.
Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel