Bisnis.com, JAKARTA - KPK diminta melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi secara profesional. Disinyalir ada pihak tertentu yang ingin mengaitkan suatu perkara hukum dengan aspek politik.
Hal itu disuarakan oleh Masyarakat Anti Politisasi Hukum saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK, Jumat (17/1/2020).
Koordinator aksi Firmansyah mengatakan KPK selama ini adalah lembaga penegakan hukum yang berkinerja baik dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia
Namun, lanjutnya, ada kasus-kasus tertentu yang sedang ditangani KPK banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu menjadi sebuah proses politik.
"Seperti baru-baru ini dengan adanya kasus OTT dan kasua suap ada yang mulai ditarik ke ranah politik," kata Firman di sela aksi.
Selain itu, dia menyebut perkara Mantan Dirut PLN Sofyan Basyir sebagai korban pembingkaian politik dari kasus Tipikor yang ditangani KPK.
"Terbukti ternyata dalam putusan pengadilan tidak terbukti secara sah kalau Sofyan Basyir itu bersalah atau terlibat dalam kasus OTT Enny Saragih Cs," ungkapnya.
Karena itu, tegas dia, Kaukus Masyarakat Anti Politisasi Kasus Hukum menyatakan sikap mendukung penuh pemberantasan Korupsi oleh KPK.
"KPK harus berkerja profesional dan jangan terpengaruh dengan aksi-aksi yang menyesatkan KPK dalam mengungkap tindak pidana korupsi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel