Bisnis.com, JAKARTA — Kini, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis tercatat telah melakukan silaturahmi ke lima fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, pria yang akrab disapa Bang Ancah ini telah mengunjungi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hari ini, dirinya bertamu ke Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Golkar, dan Demokrat.
Selepas berkunjung ke Fraksi Golkar, Ancah mengungkap apabila dirinya terpilih Wagub, Ancah akan mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, serta eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta yang semakin baik.
Terutama, untuk menangani masalah-masalah krusial di Jakarta seperti banjir, "Harus koridinasi pemerintah pusat, daerah penyanggah. Kalau hanya DKI saja nggak bisa kelar, demikian juga seperti normalisasi, naturalisasi itu kan harus ada balancing antara pusat dengan daerah," ujarnya Rabu (29/1/2019).
Selain itu, Ancah yang memiliki latar belakang pengusaha kopi ini memiliki misi agar masyarakat Jakarta semakin banyak yang akan menjadi wirausaha.
Sementara itu, selepas mengunjungi Fraksi Demokrat, Ancah optimistis mendapat pertimbangan lebih untuk menduduki kursi DKI-2 oleh para anggota fraksi Demokrat. Pasalnya, dirinya kenal baik dengan banyak politisi Demokrat ketika menduduki kursi DPRD DKI Jakarta selama dua periode.
"InsyaAllah [dipertimbangkan]. Ya, memang dari 10 itu udah kenal semua. Ya, memang ibaratnya kita berkunjung ke kawan lama semua. Yang penting bagi saya nanti bagaimana mensinergikan antara eksekutif dan legislatif supaya senantiasa tidak ada asimetri," ungkapnya.
Berbekal pengalamannya sebagai akuntan dan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta, Ancah yakin sebagai Wagub dirinya bisa mendorong eksekutif dan legislatif lebih meningkatkan pengawasan dan supervisi pada program strategis daerah.
"Jadi sama-sama kite bangun Jakarta ini, artinya jangan sampe ada hal-hal atau program-program yang tidak diketahui oleh DPRD, saya bisa jembatani," jelas Ancah.
"Sekarang banyak kan aset [Pemprov DKI] bertambah. Kalau itu menjadi catatan dari BPK bisa opini unqualified menjadi WDP [Wajar dengan Pengecualian] lagi kan, repot kita kan. Jadi senantiasa mempertahankan lah [predikat Wajar Tanpa Pengecualian/WTP]," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel