Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia pesimistis bahwa para anggotanya akan dilibatkan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara. Padahal Presiden Jokowi telah menginstruksikan proyek tersebut harus melibatkan kontraktor lokal.
Wakil Sekretaris Jenderal 1 gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Dandung Sri Harninto mengatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi para kontraktor lokal untuk terlibat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Dia mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi antara lain adalah pembangunan gedung pemerintahan di IKN yang ditargetkan rampung pada 2024. Menurutnya, target itu hampir mustahil dipenuhi para kontraktor lokal jika melihat kondisi industri konstruksi saat ini.
Tidak hanya itu, kontraktor lokal juga dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi konsep pengembangan IKN sebagai kota cerdas dimana berbagai teknologi mutakhir akan tersemat di sana.
"Dalam empat tahun industri konstruksi kita bisa tidak mengikuti semua itu? Kalau tidak bisa, pasti ujung-ujungnya mendatangkan [kontraktor dan teknologi] dari luar negeri. Kalau mengandalkan semuanya dari dalam negeri kok saya pesimistis," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (31/1/2020).
Menurutnya, memindahkan ibu kota bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dari dalam negeri, termasuk mendayagunakan potensi para kontraktor lokal. Namun, untuk menjalankannya dia menilai membutuhkan waktu yang panjang dalam proses penyiapannya.
Selain itu, Dandung juga mengkritisi usulan pemerintah agar aset negara di DKI Jakarta dikelola oleh swasta untuk menambah pundi-pundi pembangunan Ibu Kota Negara.
"Perlu dipikirkan lagi, kalau pembangunan IKN tidak berjalan lancar, tetapi aset [gedung] pemerintah di Jakarta sudah banyak yang dilepas ke swasta, nanti kita malah tidak punya ibu kota," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel