Kanwil DJP Riau: Kepatuhan Pelaporan SPT Meningkat pada 2019

Bisnis.com,04 Feb 2020, 16:35 WIB
Penulis: Dwi Nicken Tari
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, PEKANBARU—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menyebut kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meningkat di sepanjang 2019.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Riau Edward Hamonangan Sianipar bahwa penerimaan pajak pada 2019 di Bumi Melayu ditopang oleh pertumbuhan subjek pajak, nilai pembayaran pajak, dan kepatuhan pelaporan SPT.

“Terkait SPT, selain subjek pajaknya tumbuh dan jumlah pembayaran pajaknya tumbuh, itu juga banyak ditopang oleh badan-badan yang ada di Provinsi Riau. Kepatuhan pelaporan SPT—nya juga meningkat di 2019 sebesar 22% di Riau, ini jauh di atas angka nasional,” kata Edward di Pekanbaru, Selasa (4/2/2020).

Edward menjelaskan pada tahun lalu pihaknya telah mengadministrasikan sekitar 1 juta WP. Dari total WP tersebut, hampir 50% melakukan pembayaran pajak pada 2019.

Berdasarkan data Kanwil DJP Riau, jumlah WP yang terdaftar per 28 Januari di sana berdasarkan kondisi masterfile WP sebanyak total 1,17 juta WP.

Sementara itu, WP berstatus normal atau aktif yang berpotensi untuk mendukung pencapaian target penerimaan pada 2020 sebanyak 548.093 WP atau 46,81% dari total WP.

Adapun jumlah WP Riau yang terdaftar dibandingkan usia penduduk produktif Riau disebut Edward masih menjadi pekerjaan besar. Pasalnya, jumlah WP Riau baru memiliki porsi sebesar 39,64% atau 1,04 juta jiwa dari 2,64 juta jiwa penduduk usia produktif.

Lebih lanjut, yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, maupun pekerja keluarga.

Sementara itu, jumlah WP terdaftar baru Kanwil DJP Riau pada tahun anggaran 2019 sebanyak 84.037 dengan sebaran terbesar terdapat pada objek pajak (OP) karyawan sebanyak 54.041 orang. Sementara pembayaran terbesar terdapat pada WP badan senilai Rp279,37 mililar.

“Program besarnya adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, seluruh penduduk dan insan di suatu wilayah untuk berkontribusi mengembangkan APBN,” tutur Edward.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ajijah
Terkini