Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak yakin akan bisa mengatasi kekurangan pasokan (backlog) perumahan sebanyak 300.000 unit di daerah tersebut.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, hal tersebut dipengaruhi oleh laju permintaan perumahan yang terus meningkat.
"Laju pertumbuhan keluarga itu tinggi, sementara kemampuan untuk penyediaan rumah itu terbatas," jelas Haruni kepada Bisnis, Senin (10/2/2020).
Kendati demikian, sebut Andi Bakti, berbagai upaya terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan hunian bisa terpenuhi, khususnya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, salah satunya dengan mempermudah perizinan bagi pengembang untuk berinvestasi.
"Dulu ada 34 jenis aturan untuk melakukan pembangunan, sekarang kita pangkas menjadi 11. Intinya, kita ciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha di industri tersebut," jelasnya.
Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah kuota rumah bersubsidi.
Ketua Apersi Sulsel, Yasser Latif memaparkan bahwa selain menambah kuota rumah subsidi, pemerintah juga diharap bisa membebaskan PPN dan PPH bagi hunian berklasifikasi komersil sehingga harga terendahnya hanya di bawah Rp300 juta.
"Dengan kebijakan bebas PPN dan PPH tentu mengurangi harga, dan juga suku bunganya tidak jauh dengan harga subsidi, sehingga pilihan masyarakat melebar, tidak hanya cenderung ke subsidi tapi juga komersil," terang Yasser.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel