Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rapat dengar pendapatan Komisi VII DPR RI bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat disinggung.
Nama Komisaris Utama Pertamina itu disinggung oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Gerindra, Harry Purnomo yang meminta bantuan Ahok untuk mengatasi sejumlah masalah yang ada di sektor hilir migas.
Masalah yang dimaksud Harry adalah terkait dengan penagihan tagihan subsidi Pertamina ke pemerintah.
“Pak Ahok bisa membantu sebagai komut supaya nagih biaya subsisi Pertamina cepat, kasian Pertamina itu,” ujarnya di Komisi VII DPR RI, Rabu (12/2/2020).
Menanggapi hal itu, Pimpinan Rapat Gus Irawan Pasaribu sambil berkelakar mengatakan bahwa tugas penagihan bukan menjadi tanggung jawab Ahok sebagai komisaris utama.
Pasalnya, urusan operasional tersebut perseroan bukan menjadi tugas seorang komisaris utama.
“Tapi Ahok kan komut pak, mestinya Ahok itu jangan tanggung jadi dirut aja, kan tidak operasional kalau komisaris,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel