Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 238 orang yang saat ini dikarantina di Kepulauan Natuna, Kepuluan Riau, akibat wabah virus corona (covid-19) di Hubei, China, bakal dipulangkan oleh pemerintah ke rumah masing-masing pada Sabtu (15/2/2020).
Atas keputusan ini, pemerintah meminta masyrakat dapat mendukung kepulangan mereka dengan tidak menciptakan kegaduhan.
"Jangan sampai terjadi suasana panik atau suasana salah paham yang bisa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan, rasa aman, rasa baik untuk warga negaranya," kataMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis(13/2/2020).
Menurut Muhajir, pihaknya bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo telah mematangkan rencana pelepasan WNI yang tuntas melewati masa observasi di Natuna.
"Mengikuti masa observasi selama dua minggu, rencananya akan kita lepas atau kita akan kembalikan karena prosesnya berlangsung dengan baik, tetap sehat dan aman," kata Muhadjir.
Keputusan pemerintah ini merujuk aturan masa waktu efektif untuk observasi yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia, yakni selama 14 hari atau dua pekan.
Sedangkan menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, para WNI tersebut akan melakukan pemeriksaan kesehatan terakhir pada pagi hari sebelum akhirnya bertolak ke kotanya masing-masing.
Rencananya para WNI tersebut akan dijemput oleh Menteri Kesehatan, Menko PMK, Kepala BNPB dan pejabat lainnya menggunakan pesawat TNI AU. Pemerintah pusat juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dari asal domisili para WNI tersebut untuk menjemput kepulangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Para WNI yang mayoritas mahasiswa dari 30 provinsi tersebut akan diantar oleh perwakilan pemerintah daerah untuk kembali ke daerah masing-masing. "Paling banyak, 68 orang dari Jawa Timur, tapi ada juga seperti dari Lampung satu, Jakarta 12, Aceh 13, Papua delapan, Papua Barat enam dan seterusnya ada dari 30 provinsi," kata Yurianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel