Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Hak Asasi Manusia PBB akhirnya mengeluarkan laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang perusahaan yang terkait dengan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Laporan Kantor HAM PBB menyebutkan sebanyak 112 entitas bisnis terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan permukiman ilegal tersebut, demikian dikutip Aljazeera.com, Kamis (13/2/2020).
Perusahaan itu termasuk Airbnb, Booking.com, Grup Expedia dan Solusi Motorola.
Pihak Palestina menyatakan laporan itu adalah "kemenangan bagi hukum internasional", tetapi Israel menyebutnya "memalukan".
Sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal di sekitar 140 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Permukiman tersebut secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel selalu membantahnya.
Palestina telah lama menyerukan penghapusan permukiman itu. Kehadiran permukiman tersebut, di tanah yang mereka klaim sebagai negara Palestina merdeka di masa depan, dinilai akan mempersulit pendirian negara Palestina.
Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencana perdamaian yang mungkin membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok permukiman tersebut. Sikap Trump itu memicu aksi protes di sejumlah negara, terutama Palestina, karena jelas-jelas bertentangan dengan aturan internasional.
Dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa waktu setempat, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menegaskan kembali penolakan terhadap rencana Trump. Dia menggambarkan negara Palestina yang diusulkan itu tampak "seperti keju Swiss".
Akan tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan itu adalah "rencana terbaik yang ada untuk Timur Tengah ... dan untuk Negara Israel dan juga untuk Palestina".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel