Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional mengeluhkan soal keterbatasan dan tingginya harga lahan khususnya di Jabodetabek.
Hal itu disampaikan Direktur UtamaPerusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Bambang Triwibowo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI di Gedung DPR RI pada Senin (17/2/2020).
Menurut Bambang, Perumnas awalnya masih diberikan lahan oleh pemerintah untuk mengembangkan kawasan hunian di Jabodetabek. Namun, seiring waktu, program pemberian lahan dari pemerintah tidak lagi dilakukan.
Padahal, kata Bambang, data yang diperolehnya mencatat bahwa daerah-daerah di Jabodetabek yang paling banyak memerlukan rumah dengan persentase sekitar 67 persen.
"Tanah di sana [sekarang] sudah mahal sekali sehingga kalau kami harus bersaing membeli tanah dengan swasta, maka kami pasti akan kalah, terlebih jika harus menjual untuk rakyat kecil," katanya.
Tak jarang, untuk menyiasati keterbatasan lahan tersebut pihaknya bekerja sama dengan PT KAI (Persero) untuk memanfaatkan lahan sebagai pengembangan kawasan hunian dengan konsep transit oriented development.
"Karena kami keterbatasan tanah, kami kerja sama dengan BUMN yang kebetulan tanahnya ada, sehingga kami kerja sama dengan KAI untuk kembangkan TOD," ucapnya.
Selain keterbatasan lahan, Bambang juga mengeluhkan masih adanya masalah penghuni tanpa hak (PTH) yang menempati lahan seperti di Cengkareng dan Pulogebang.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengeluhkan soal perizinan yang cukup panjang dan memakan waktu lama serta aturan yang tidak standar di setiap daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan bahwa Perumnas memang sudah sepatutnya melakukan banyak cara dalam menjalankan bisnisnya.
Strategi yang dapat dilakukan termasuk dengan mengandeng perusahaan BUMN seperti KAI yang memiliki banyak aset di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Deddy juga mendorong agar Perumnas tak hanya menyasar kawasan Jabodetabek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel